Usia pemerintahan Prabowo-Gibran sudah memasuki tahun pertama pada tanggal 20 Oktober ini. Dalam satu tahun tersebut, banyak perkembangan signifikan yang terjadi dalam berbagai aspek, terutama di bidang ekonomi.
Pemerintahan ini dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus dihadapi dengan kebijakan yang tepat. Di tengah berbagai dinamika, beberapa indikator ekonomi menunjukkan perkembangan yang patut dicatat.
Berikut adalah ringkasan beberapa poin penting terkait kinerja ekonomi selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Perkembangan Terkait Kemiskinan di Indonesia selama Satu Tahun
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,85 juta orang per Maret 2025. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan September 2024 yang mencatat 24,06 juta orang.
Porsentase penduduk miskin terhadap total populasi nasional pada Maret 2025 adalah sebesar 8,47 persen, menyusut 0,10 persen poin dari 8,57 persen di September 2024. Ini merupakan sinyal positif bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Penurunan ini menunjukkan adanya tren perbaikan angka kemiskinan sejak Maret 2023. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, mencatat sejarah kenaikan kemiskinan yang sempat terjadi, tetapi sekarang menunjukkan angka yang lebih baik.
BPS juga mencatat bahwa masih terdapat kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Persentase penduduk miskin di desa adalah 11,03 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan 6,73 persen di daerah perkotaan, menunjukkan ketimpangan dalam distribusi ekonomi.
Selain itu, jumlah penduduk miskin ekstrem berjumlah 2,38 juta orang yang setara dengan 0,85 persen dari total populasi. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi oleh pemerintah.
Situasi Pengangguran di Indonesia dalam Satu Tahun Terakhir
Data terbaru dari BPS menunjukkan bahwa angka pengangguran mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025. Angka ini mencakup penduduk usia kerja yang berjumlah 216,79 juta, di mana hanya 153,05 juta orang yang tergolong angkatan kerja.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa meskipun lapangan kerja mulai terbuka, terdapat 7,28 juta orang yang masih menganggur. Angka pengangguran ini meningkat 82 ribu orang dibandingkan Februari 2024.
Secara spesifik, tambahan pengangguran yang tercatat adalah 83.450 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pemerintah berupaya meningkatkan jumlah lapangan kerja, masalah pengangguran masih menjadi tantangan serius.
Fenomena ini juga menjadi perhatian, terutama dalam sektor-sektor yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja. Ini menuntut pemerintah untuk mencari solusi yang lebih efektif dalam menciptakan lapangan kerja.
Dengan demikian, memang ada kemajuan dalam beberapa sektor, namun tantangan berupa pengangguran harus tetap menjadi fokus utama bagi pemerintah di masa mendatang.
Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Selama Satu Tahun Pemerintahan
Kinerja pertumbuhan ekonomi dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran belum memenuhi harapan. Pada kuartal pertama 2025, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,87 persen, yang masih jauh dari ambang 8 persen yang ditargetkan.
Pada kuartal kedua 2025, meskipun ada sedikit perbaikan dengan angka 5,12 persen, namun ini tetap dianggap rendah oleh banyak ekonom. Pertanyaan pun muncul mengenai keabsahan data pertumbuhan yang dirilis oleh BPS.
Banyak ekonom, termasuk dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), merasa ragu dengan data pertumbuhan yang disajikan. Mereka mengkritisi bahwa pertumbuhan yang dilaporkan seharusnya lebih mencerminkan kondisi nyata lapangan.
Selain itu, sektor perdagangan yang tumbuh lebih baik dibandingkan sektor lain menjadi sorotan. Beberapa pengamat menyebutkan bahwa industri ritel tidak berjalan sebaik yang diharapkan, meskipun ada pertumbuhan dalam sektor tertentu.
Kepala BPS pun menanggapi dengan menegaskan bahwa semua data yang disampaikan mengikuti standar internasional. Setiap kemungkinan penyimpangan dalam data dapat dikontrol melalui mekanisme kualitas yang ketat.
