Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional meraih penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp2,63 triliun per 12 November 2025. Informasi ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN dalam Rapat Panitia Kerja Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, pada 17 November lalu.
Dalu Agung, Sekjen Kementerian, mencatat bahwa realisasi PNBP sudah mencapai 82,12 persen dari target. Angka tersebut menunjukkan angka yang cukup positif meskipun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai hasil yang optimal di akhir tahun ini.
“Meskipun pencapaian saat ini terlihat baik, kita masih perlu mengambil langkah-langkah untuk lebih meningkatkan realisasi PNBP,” ungkap Dalu Agung dalam rapat tersebut.
Proyeksi Target PNBP yang Harus Dicapai
Tahun ini, Kementerian menargetkan penerimaan PNBP mencapai Rp3,2 triliun. Target tersebut ditetapkan berdasarkan potensi layanan pertanahan dan tata ruang yang dimiliki.
Untuk mencapai target tersebut, Kementerian telah melakukan berbagai optimasi pelayanan yang terus ditingkatkan. Namun, Dalu Agung mengungkapkan bahwa ada kemungkinan target ini tidak dapat tercapai.
“Proyeksi realisasi penerimaan hingga akhir tahun diperkirakan hanya mencapai Rp3,13 triliun, atau 97,66 persen dari target. Penurunan ini disebabkan oleh ketidakstabilan kondisi ekonomi nasional yang berpengaruh pada transaksi properti,” tambahnya.
Penerimaan Tertinggi dari Pelayanan Pertanahan
Dalu Agung menjelaskan bahwa ada beberapa jenis pelayanan dalam Kementerian ATR/BPN yang mengalami peningkatan penerimaan secara tahun ke tahun. Ini menjadi indikator positif meskipun tantangan masih ada.
Kelima layanan tersebut termasuk pemeliharaan data pendaftaran tanah, yang mengalami realisasi penerimaan Rp750,15 miliar pada 2025, tumbuh 16,8 persen dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan komitmen kementerian dalam meningkatkan kualitas layanan.
Pendaftaran hak tanggungan juga mengalami peningkatan, dengan penerimaan mencapai Rp430,61 miliar pada 2025. Ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi sebesar Rp426,48 miliar pada tahun lalu.
Pendapatan dari Layanan Lainnya di Kementerian ATR/BPN
Realisasi penerimaan dari perpanjangan hak guna usaha (HGU) dan hak pakai pada tahun ini mencapai Rp462,85 miliar. Meskipun jumlah tersebut menurun dari Rp516,46 miliar pada 2024, pihak kementerian optimis akan peningkatan pada tahun-tahun mendatang.
Pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah juga menunjukkan hasil yang membanggakan dengan penerimaan Rp312,21 miliar, meningkat dari Rp280,07 miliar pada tahun lalu. Keberhasilan ini menjadi indikator meningkatnya permintaan sektor pertanahan.
Terakhir, pengecekan sertifikat mengalami peningkatan penerimaan sebesar Rp134,66 miliar pada 2025, dibandingkan dengan Rp131,06 miliar pada tahun lalu. Semua ini menunjukkan adanya upaya yang kuat dalam meningkatkan kinerja Kementerian ATR/BPN.
