Adukan BPS ke PBB, CELIOS Minta Audit Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) baru-baru ini mengajukan surat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meminta audit terhadap Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Mereka mempertanyakan data pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen pada kuartal II tahun 2025 yang dinilai tidak mencerminkan kondisi riil.

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, mengatakan bahwa BPS seharusnya menjaga integritas dan transparansi dalam penyajian data. Melalui surat tersebut, mereka meminta PBB untuk meninjau kembali hasil statistik tersebut dan meminta kejelasan terkait teknik perhitungan yang digunakan BPS.

Menurut CELIOS, penghitungan produk domestik bruto (PDB) Indonesia perlu diselidiki lebih lanjut, khususnya terkait dengan metode dan hasil yang diumumkan untuk kuartal II tahun 2025. Bhima menegaskan bahwa klaim pertumbuhan ekonomi tinggi justru bertentangan dengan berbagai indikator ekonomi yang ada.

Pertumbuhan Ekonomi dan Realitas Lapangan yang Berbeda

Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengumuman BPS tentang pertumbuhan signifikan di sektor industri manufaktur. Namun, saat yang bersamaan, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur menunjukkan angka kontraksi.

Bhima mencatat bahwa porsi industri manufaktur terhadap PDB justru menurun, dari 19,25 persen pada kuartal I menjadi 18,67 persen pada kuartal II. Fenomena ini menunjukkan adanya deindustrialisasi yang berisiko dalam perekonomian.

Selain itu, data tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terus meningkat menunjukkan adanya masalah serius dalam sektor padat karya. Ini bertentangan dengan informasi yang dirilis BPS yang mengklaim pertumbuhan positif di sektor tersebut.

Kejanggalan dalam Data yang Disampaikan BPS

Bhima juga mempertanyakan ketidakcocokan data pertumbuhan kuartal II yang lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya, padahal pada kuartal tersebut terdapat momen Ramadan dan Idulfitri yang biasanya berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menimbulkan keraguan akan akurasi laporan yang disampaikan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I tahun 2025 hanya mencapai 4,87 persen secara tahunan. Kejadian serupa biasanya terjadi, di mana kuartal kedua dengan momentum puasa dan lebaran memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi.

Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS, Media Wahyu Askar, juga mengatakan bahwa adanya intervensi dalam penyusunan data di BPS dapat berpengaruh negatif terhadap integritas data. Dia menekankan pentingnya memiliki data yang kredibel untuk menjaga reputasi internasional.

Pentingnya Keakuratan Data dalam Pengambilan Kebijakan

Media mengingatkan bahwa data yang tidak akurat dapat menyebabkan pemerintah mengambil keputusan yang keliru, seperti menunda stimulus atau subsidi yang sebenarnya diperlukan. Dalam hal ini, bukan hanya pemerintah yang akan terkena dampak, tetapi juga pelaku usaha dan masyarakat.

Kemungkinan kebingungan di kalangan investor dan pengusaha akan meningkat jika informasi yang beredar tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, dia mendorong perlunya fasilitas peer-review yang melibatkan para ahli independen dalam proses penghitungan data ekonomis.

Reformasi transparansi di internal BPS juga dianggap sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap data yang disampaikan. Kemandirian dan validitas data perlu dijaga agar memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat oleh pemerintah.

Statistik yang Disajikan BPS untuk Kuartal II 2025

Berdasarkan laporan BPS terbaru, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12 persen pada kuartal II tahun 2025. PDB atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.947 triliun dan PDB atas dasar harga konstan mencapai Rp3.396,3 triliun.

Sementara itu, dibandingkan dengan kuartal II tahun 2024, pertumbuhan ekonomi hanya mencatat angka 5,05 persen. Angka PDB untuk harga berlaku saat itu adalah Rp5.536,5 triliun.

Melihat pertumbuhan yang tercatat, ada pun hasil untuk semester pertama tahun 2025 menunjukkan angka sampai 4,99 persen. Pertumbuhan quarter to quarter juga dicatat sebesar 4,04 persen, menambah kompleksitas dalam penilaian data.

Dengan berbagai tantangan dan indikasi yang muncul, important untuk menjalankan evaluasi berkala terhadap data ekonomi. Tindakan ini bukan hanya akan memperkuat posisi ekonomi Indonesia di mata dunia, tetapi juga akan memberikan kejelasan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang mengandalkan data untuk pengambilan keputusan.