Pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto kini meluncurkan serangkaian program strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 2025. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mempercepat pemulihan ekonomi nasional, serta mendukung berbagai sektor kunci di Tanah Air. Ketika situasi global masih rentan, inisiatif ini menjadi penting untuk menghadapi tantangan ekonomi yang ada.
Rincian lengkap mengenai paket program tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, serta Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam konferensi pers yang digelar di Istana Negara. Melalui program-program ini, diharapkan akan tercipta peningkatan prospek ekonomi dan stabilitas dalam berbagai sektor ekonomi.
Setiap program memiliki fokus dan manfaat tersendiri, termasuk pendanaan yang jelas untuk memastikan keberlangsungan dan efektivitas implementasi. Berikut adalah rincian lengkap mengenai program-program yang diluncurkan dan estimasi anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk tahun 2025 dan seterusnya.
Rekapitulasi Program Paket Ekonomi untuk Akselerasi 2025
Total anggaran yang dialokasikan untuk seluruh program disiapkan mencapai Rp16,23 triliun pada tahun 2025. Dana ini nantinya akan digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan mendukung sektor-sektor strategis.
Salah satu program yang diperkenalkan adalah Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi. Program ini dirancang untuk memfasilitasi fresh graduate agar dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan di dunia nyata. Dengan target peserta mencapai 20 ribu orang, program ini diharapkan akan memberikan pengalaman kerja yang berharga.
Program lain yang juga menarik adalah perluasan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor pariwisata. Dalam rangka memberi dukungan kepada sekitar 552 ribu pekerja di sektor ini, pemerintah memberikan keringanan PPh 21 selama tiga bulan. Keringanan tersebut bertujuan untuk mendorong daya beli dan membantu pemulihan sektor pariwisata.
Manfaat Pendukung Seperti Bantuan Pangan bagi Keluarga Miskin
Bantuan Pangan menjadi salah satu program vital yang direncanakan. Dengan menargetkan 18,3 juta keluarga penerima manfaat, pemerintah akan memberikan bantuan pangan berupa 10 kg beras per keluarga selama dua bulan. Program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi yang dihadapi masyarakat, terutama di daerah-daerah miskin.
Selain itu, pemerintah juga meluncurkan bantuan iuran JKK dan JKM untuk pekerja bukan penerima upah. Program ini ditujukan bagi pekerja mitra transportasi online, seperti ojek dan pengantar barang, yang tidak terdaftar sebagai pekerja formal. Diskon iuran yang diberikan selama enam bulan akan membantu pekerja tersebut mendapatkan perlindungan yang layak.
Sementara itu, Program Manfaat Layanan Tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi bagian dari paket ini. Melalui program ini, sebanyak 1.050 unit rumah akan mendapatkan relaksasi manfaat untuk pembiayaan perumahan, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses perumahan yang terjangkau.
Program-program Inovatif untuk Peningkatan Infrastruktur dan Lapangan Kerja
Pemerintah juga fokus pada program Padat Karya Tunai, yang merupakan inisiatif untuk menciptakan lapangan kerja melalui proyek-proyek infrastruktur. Dengan target sekitar 609.465 orang, proyek ini direncanakan berlangsung dari September hingga Desember 2025 untuk memberikan pekerjaan langsung kepada masyarakat.
Percepatan Deregulasi PP28 merupakan program lain yang bertujuan mempermudah regulasi dan integrasi sistem di berbagai kementerian. Dengan target cakupan yang luas, program ini diharapkan dapat mempercepat proses perizinan yang diperlukan bagi pengembangan ekonomi lokal dan investasi.
Dalam bidang kota, pemerintah juga memperkenalkan konsep Program Perkotaan sebagai Pilot Project di DKI Jakarta. Proyek ini akan meningkatkan kualitas permukiman di daerah perkotaan serta menyediakan ruang bagi ekonomi berbasis gig, sejalan dengan perkembangan modern.