Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengemukakan bahwa bencana ekologis yang melanda beberapa wilayah di Sumatra bukanlah sebuah kejadian yang terisolasi. Jika pola pembangunan nasional tidak mengalami perubahan signifikan, risiko serupa juga akan mengancam Pulau Jawa dan Kalimantan.
Wahyu Eka Setyawan, Pengkampanye Urban Berkeadilan dari Walhi, mendeskripsikan bencana ini sebagai pengingat yang berulang kali muncul, menunjukkan bahwa fenomena seperti ini kini telah menjadi bagian dari kenyataan hidup sehari-hari.
Bencana ekologis bukan lagi fenomena langka; sebaliknya, mereka telah menjadi bagian dari rutinitas akibat tata kelola sumber daya alam yang buruk. Banjir rob menjadi contoh konkret yang meresahkan, menghantui banyak kawasan pesisir, mulai dari Jakarta hingga Jawa Timur.
Fenomena ini bukan hanya terjadi di Sumatra saja; kondisi serupa juga merambah ke Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Secara keseluruhan, akar masalah yang menghasilkan bencana ekologis ini terletak pada kebijakan pembangunan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Kebijakan yang Mendorong Eksploitasi Sumber Daya Alam
Pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah, dengan target sekitar 8 persen, telah menyebabkan eksploitasi ruang dan sumber daya alam yang sangat masif. Kebijakan tersebut tercermin dalam dokumen perencanaan pembangunan yang mengedepankan pembangunan besar-besaran dan investasi tanpa batas.
Pembukaan izin hampir di seluruh area termasuk kawasan hutan dapat disaksikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini membawa dampak negatif, dengan banyaknya izin yang tumpang tindih yang mengancam ruang hidup masyarakat.
Kehilangan kewenangan substantif oleh pemerintah daerah untuk mengatur tata ruang menyebabkan daerah tidak memiliki opsi untuk mengoreksi kebijakan yang telah disahkan saat bencana terjadi. Dengan demikian, sistem ini menciptakan kondisi yang lebih rentan terhadap bencana ekologis.
Melihat kondisi saat ini, ancaman bencana tidak hanya berhenti di Sumatra. Pulau Jawa diproyeksikan menjadi pusat megapolitan dan koridor ekonomi yang berisiko memperparah tekanan terhadap lingkungan dan ekosistem di sekitarnya.
Dampak Pembangunan terhadap Lingkungan di Kalimantan dan Sulawesi
Kalimantan diposisikan sebagai jantung ekonomi baru berkat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), tetapi hal ini menciptakan tantangan lingkungan yang harus dihadapi. Di lain sisi, wilayah Sulawesi diharapakan menjadi pusat energi hijau, tetapi juga memiliki potensi risiko yang sama.
Ada lebih banyak pulau yang dipersiapkan untuk industri ekstraksi baru, termasuk sektor pariwisata, di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Keputusan untuk menggali kekayaan alam lewat industri pariwisata memicu kekhawatiran akan dampaknya terhadap lingkungan.
Pemasangan dan pembukaan ruang wisata yang masif di Bali, misalnya, telah menjadi bagian dari agenda untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada peluang, faktor risiko terhadap lingkungan tetap tinggi.
Papua juga dihadapkan pada situasi yang lebih parah, tidak hanya dari segi sosial tetapi juga ekonomi. Pembangunan yang terus berlangsung, khususnya terkait dengan Food Estate, berpotensi merusak ekosistem di pulau tersebut.
Ketidakadilan Sosial sebagai Dampak Bencana Ekologis
Di Papua, ketidakadilan tampak jelas terkait penguasaan hutan dan isu hak asasi manusia yang berkepanjangan. Pembangunan yang terfokus pada ekonomi, termasuk proyek-proyek besar, sering kali mengabaikan kebutuhan masyarakat lokal dan keberlangsungan lingkungan hidup.
Dengan semakin maraknya praktik sawit di Papua, masyarakat lokal berisiko kehilangan hak atas sumber daya alam yang menjadi bagian dari hidup mereka. Fenomena ini terakumulasi dalam periode 2024-2025, yang dapat menjadi penentu dalam mengatasi dampak bencana yang lebih besar ke depan.
Kesimpulan ini menggarisbawahi pentingnya memahami bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan memerlukan biaya yang cukup mahal. Kesiapan untuk menahan konsekuensi dari pola pembangunan yang ada menjadi sangat penting untuk diantisipasi.
Jadi, bagaimana kita bisa memitigasi risiko yang dihadapi akibat perubahan iklim dan kebijakan pembangunan yang berisiko? Hal ini membutuhkan kesadaran kolektif dan tindakan nyata dari berbagai pihak untuk menciptakan kebijakan yang lebih berkelanjutan.
