Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) telah mengeluarkan pernyataan tegas terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), menuntut penutupan seluruh dapur yang terlibat dalam program ini. Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 10 ribu anak telah menjadi korban keracunan, dan situasi ini memicu kekhawatiran yang mendalam di kalangan masyarakat.
Badan Gizi Nasional (BGN) memang telah mengambil langkah dengan menonaktifkan beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Meski demikian, JPPI mencatat peningkatan jumlah korban keracunan menjadi 1.833 anak, sebuah angka yang jauh lebih tinggi daripada rata-rata sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh BGN belum cukup efektif untuk menanggulangi masalah yang ada.
Hingga 4 Oktober 2025, jumlah total anak yang terjerat dalam kasus keracunan ini mencapai 10.482. Angka ini bukan hanya statistik, tetapi menunjukkan dampak nyata dari sebuah program yang seharusnya menjamin keselamatan dan kesehatan anak-anak.
Pentingnya Tindakan Segera dalam Mengatasi Pemberian Gizi
Dalam konteks kesehatan, pemberian gizi yang aman dan layak adalah hal yang krusial bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun, dengan kasus keracunan yang kian meningkat, JPPI menganggap sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Penutupan seluruh SPPG dinilai sebagai langkah penting agar tidak ada anak lagi yang menjadi korban.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyatakan bahwa data yang ada menunjukkan kebijakan saat ini tidak efektif. Dengan tetap beroperasinya dapur MBG, risiko terhadap kesehatan anak-anak akan terus meningkat. Masyarakat mengharapkan tindakan tegas dari pemerintah untuk menghentikan praktik yang berbahaya ini.
Dari perspektif hukum dan etis, jelas bahwa anak-anak seharusnya tidak dijadikan sebagai objek eksperimen program gizi yang cacat. JPPI menekan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dari pihak-pihak yang terlibat dalam program ini. Keluarga dan masyarakat berhak mendapatkan penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan keselamatan anak-anak.
Kekhawatiran Masyarakat: Penolakan Terhadap Program MBG
Seiring dengan meningkatnya kasus keracunan, penolakan terhadap program MBG pun mulai berkembang di berbagai daerah. Sekolah dan orang tua murid menunjukkan sikap skeptis terhadap keberlangsungan program ini, mengingat dampak buruk yang dialami anak-anak. Daerah-daerah seperti Tasikmalaya, Yogyakarta, dan Jakarta menjadi sorotan utama dalam gelombang penolakan ini.
Pihak JPPI mencatat bahwa intimidasi terhadap wartawan, aktivis, dan orang tua mulai muncul sebagai respons terhadap kritik yang disampaikan. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menutup-nutupi masalah yang sedang dihadapi, dan menambah keresahan di masyarakat mengenai transparansi program MBG.
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar, karena bahkan tidak hanya anak-anak yang menjadi korban. Sejumlah guru yang terlibat dalam penyicipan makanan juga mengalami keracunan, yang menunjukkan tingkat bahaya yang lebih luas dari program ini. Kondisi ini menciptakan lansekap yang sangat mengkhawatirkan, di mana kesejahteraan tidak hanya melibatkan anak-anak, tetapi juga pendidik yang bertugas.
Rekomendasi untuk Perbaikan Program Pemberian Gizi
Setelah mempertimbangkan berbagai aspek dari situasi ini, JPPI menyampaikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan program. Pertama, penutupan seluruh SPPG menjadi langkah awal untuk menghentikan korban lebih banyak dari anak-anak. Selanjutnya, dia juga merekomendasikan agar kewajiban guru untuk menyicipi menu dihapuskan.
Rekomendasi lainnya adalah perlunya sanksi tegas terhadap individu atau lembaga yang membiarkan situasi memburuk. Penegakan hukum dalam kasus ini menjadi sangat penting agar pelanggaran tidak terulang di masa depan.
Dengan semua rekomendasi ini, JPPI menegaskan pentingnya keselamatan anak sebagai prioritas utama. Pemerintah harus mengambil langkah konkrit untuk memastikan bahwa tidak ada lagi anak yang terpaksa menjadi “kelinci percobaan” dalam program gizi yang berpotensi berbahaya.
