Koalisi Masyarakat Sipil telah mengeluarkan pernyataan tegas mengenai perlunya reformasi di tubuh institusi kepolisian di Indonesia. Mereka menagih keseriusan Presiden dalam mengatasi permasalahan mendasar yang ada di Polri secara sistematis dan menyeluruh.
Ketua YLBHI, M. Isnur, mengungkapkan kekhawatiran akan niat Presiden dalam mereformasi kepolisian. Dia menanyakan apakah perubahan yang diinginkan akan menjadi langkah nyata atau sekadar retorika yang tidak berlanjut.
Isnur menegaskan pentingnya strategi konkret untuk memberikan jawaban yang memadai terhadap tuntutan publik akan reformasi Polri dalam konteks situasi politik dan sosial saat ini.
Menimbang Keseriusan Reformasi Polri: Tiga Hal Penting untuk Diperhatikan
M. Isnur menyatakan ada tiga aspek yang menjadi penentu apakah pemerintah benar-benar serius mengenai reformasi Polri. Pertama, komposisi tim yang dibentuk harus memiliki kewenangan yang jelas dan efektif agar hasilnya bisa diimplementasikan secara nyata.
Dia menekankan bahwa hasil dari tim ini tidak boleh hanya menjadi dokumen yang dibiarkan berlubang tanpa ada eksekusi. Rekomendasi yang dihasilkan harus diimplementasikan, mengingat banyaknya masalah yang sudah teridentifikasi dalam institusi ini.
Kedua, tim reformasi ini perlu melibatkan individu-individu dengan integritas tinggi dan rekam jejak yang baik. Partisipasi dari masyarakat sipil dan akademisi sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam proses reformasi.
Pentingnya Transparansi dalam Proses Reformasi Polri
Transparansi menjadi poin ketiga yang ditekankan oleh Isnur. Dia menginginkan agar proses reformasi dilakukan secara terbuka, sehingga melibatkan semua pihak dan menghasilkan rekomendasi yang komprehensif.
Adanya kajian yang sudah dilakukan oleh banyak pihak perlu dijadikan sebagai acuan. Dia mengingatkan agar tidak ada pemilihan data yang hanya menguntungkan pihak tertentu, atau “cherry picking”. Kejelasan proses ini akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Isnur menganggap bahwa ketiga hal tersebut adalah syarat mutlak untuk membuktikan komitmen pemerintah. Jika tidak dipenuhi, maka harapannya terhadap reformasi Polri menjadi hitam di atas putih.
Dialog Awal Menuju Reformasi Polri yang Konstruktif
Isu pembentukan tim ini muncul setelah dialog antara Presiden dan Gerakan Nurani Bangsa (GNB). Dalam pertemuan itu, anggota GNB Pdt. Gomar Gultom menyatakan bahwa aspirasi mereka untuk reformasi Polri disambut baik oleh presiden.
Gomar menegaskan bahwa diskusi tersebut menegaskan kebutuhan mendesak untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepolisian. Reaksi positif dari Presiden terhadap ide ini memberikan harapan baru bagi masyarakat yang sangat mendambakan perubahan.
Proses ini, meskipun masih dalam tahap awal, menunjukkan sinyal bahwa pemerintah ingin mendengarkan aspirasi rakyat dan menjadikan reformasi Polri sebagai agenda utama.
