Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa penguatan Governance, Risk, and Compliance (GRC) merupakan hal yang krusial bagi sektor jasa keuangan dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Dalam forum OJK Risk and Governance Summit (RGS) 2025 yang diadakan di Jakarta, berbagai pembicaraan berkisar pada pentingnya tata kelola yang terintegrasi dan responsif terhadap tantangan global.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengungkapkan bahwa pembangunan ekonomi inklusif harus diimbangi dengan kebijakan yang adaptif. Dia menyebutkan bahwa kolaborasi antarsektor dan integrasi regulasi sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.
Pada forum tersebut, tema “Empowering the GRC Ecosystem to Drive Economic Growth and National Resilience” diangkat untuk mempertegas bahwa penguatan GRC dapat membuka peluang pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas. Melalui diskusi ini, para peserta diharapkan dapat menghasilkan ide-ide baru dalam menghadapi tantangan yang ada.
Urgensi Penguatan Ekosistem GRC dalam Pembangunan Ekonomi
Mahendra menekankan bahwa penguatan GRC bukan hanya sekadar kewajiban, melainkan juga kebutuhan strategis. Dalam era digital yang berkembang pesat, risiko baru seperti kejahatan siber dan fraud lintas negara semakin meningkat, sehingga memerlukan tata kelola yang lebih baik dan terintegrasi.
Dia menambahkan bahwa pembentukan ekosistem GRC yang adaptif dan kolaboratif sangat penting untuk mencapai tujuan nasional di tengah tantangan yang kompleks. Oleh karena itu, upaya bersinergi menjadi langkah yang tidak bisa diabaikan untuk memperkuat sektor keuangan.
Meningkatkan kesadaran akan pentingnya penguatan ini juga menjadi fokus dalam berbagai diskusi, di mana kolaborasi dengan lembaga lainnya diperkuat untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Hal ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Pendidikan dan Pelatihan dalam Membangun Tata Kelola yang Baik
Dalam mendukung penguatan GRC, OJK berkomitmen untuk melanjutkan pendidikan dan pelatihan bagi para pemangku kepentingan di sektor keuangan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang efektif.
OJK juga berupaya membangun budaya organisasi yang sehat dalam lingkungan keuangan. Dengan cara ini, setiap lembaga akan lebih siap menghadapi tantangan yang ada, serta mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di tingkat global.
Selain itu, forum RGS 2025 juga menjadi tempat untuk berbagi wawasan dan pengalaman tentang penerapan prinsip GRC dari berbagai negara. Pertukaran informasi ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan solusi untuk tantangan lokal yang dihadapi oleh pelaku sektor keuangan di Indonesia.
Peran dan Tanggung Jawab Bersama dalam Implementasi GRC
Sophia Wattimena, Ketua Dewan Audit di OJK, menjelaskan bahwa penguatan GRC menjadi salah satu pilar penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Dalam konteks ini, diperlukan kolaborasi lebih erat antara berbagai lembaga untuk mencapai tujuan tersebut.
Budi Prijono, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, juga menegaskan pentingnya tata kelola yang kolaboratif. Ia menggarisbawahi bahwa pengendalian risiko yang efektif hanya dapat tercapai melalui kemitraan lintas sektor.
Diskusi lebih lanjut selama RGS 2025 difokuskan pada pencarian strategi baru yang dapat meningkatkan dampak positif dari tata kelola, baik dari segi efisiensi maupun transparansi. Keterlibatan semua pihak diharapkan dapat menciptakan lingkungan keuangan yang lebih aman dan stabil.
