Respons Digitalisasi APJII Terkait Prioritas RAPBN 2026

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan keprihatinan mengenai ketiadaan fokus pada digitalisasi di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Ketidakhadiran ini memunculkan berbagai pertanyaan tentang peran pemerintah dalam pengembangan infrastruktur internet nasional.

Ketua APJII, Muhammad Arif, menegaskan bahwa sebagian besar industri telekomunikasi di Indonesia digerakkan oleh sektor swasta. Dalam konferensi pers Indonesia Internet Expo & Summit (IIXS) 2025, Arif menyampaikan bahwa keterlibatan pemerintah dalam sektor ini sangat terbatas.

Ia mencatat bahwa proyek-proyek besar seperti Palapa Ring adalah beberapa contoh di mana pemerintah terlibat. Namun, sisanya masih banyak bergantung pada inisiatif swasta.

Analisis Peran Sektor Swasta dalam Telekomunikasi

Menurut Arif, industri telekomunikasi di Indonesia sekitar 99,9 persen beroperasi melalui penyedia layanan internet (ISP) swasta. Dengan jumlah ISP yang mencapai 1.300, persaingan di sektor ini semakin ketat tanpa dukungan yang kuat dari pemerintah.

Masalah yang dihadapi bukan hanya tentang jumlah penyedia layanan, tetapi juga terkait dengan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pertumbuhan pengguna internet yang stagnan menjadi tantangan bagi masing-masing ISP untuk tetap beroperasi secara sehat.

Dalam konteks ini, Arif menyarankan adanya regulasi yang lebih pro-industri untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat. Terutama, ia merekomendasikan moratorium untuk pemberian izin ISP yang baru guna mencegah overinvestasi.

Pentingnya Kebijakan yang Mendukung Sektor Telekomunikasi

Arif menegaskan bahwa meskipun digitalisasi tidak menjadi fokus di RAPBN 2026, kebijakan pemerintah yang mendukung sektor telekomunikasi tetap sangat diperlukan. Kebijakan ini akan membantu dalam mencapai target penetrasi internet 100 persen yang menjadi cita-cita nasional.

Dengan menyusun regulasi yang lebih baik, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan dan keberlangsungan industri ini. Hal ini juga akan meningkatkan kualitas internet yang dapat diakses masyarakat secara lebih merata.

Ketersediaan jaringan internet masih sangat timpang di beberapa daerah, yang membuat investasi sering kali sia-sia. Banyak penyedia layanan berfokus pada daerah yang sama, sehingga menghambat distribusi akses internet ke daerah lain yang lebih membutuhkan.

Program Prioritas APBN dan Fokus pada Kesejahteraan Rakyat

Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden menyampaikan delapan program prioritas dalam RAPBN 2026, yang mencakup berbagai bidang. Fokus dari program-program tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui ketahanan pangan, energi, hingga pendidikan.

Delapan agenda prioritas tersebut juga termasuk upaya untuk mendukung desa, koperasi, dan UMKM. Namun, perlu ada integrasi antara prioritas tersebut dan sektor telekomunikasi untuk memastikan kemajuan yang termasuk dalam pembangunan digitalisasi.

Kebijakan yang solid dalam telekomunikasi dapat menciptakan sinergi yang baik dengan program-program lainnya. Ini diharapkan akan berkontribusi pada kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Komitmen APJII untuk Mendorong Digitalisasi di Indonesia

Dalam konteks ini, APJII berkomitmen untuk mendorong digitalisasi Tanah Air melalui penyelenggaraan Indonesia Internet Expo & Summit 2025. Acara ini diharapkan menjadi platform untuk mempertemukan berbagai pihak, mulai dari regulator hingga pelaku industri dan akademisi.

Gelaran ini akan berlangsung pada 2-4 September dan bertujuan untuk menciptakan kolaborasi strategis dalam pengembangan infrastruktur digital. Arif berharap acara ini bisa memfasilitasi pertemuan antara vendor global dan pelaku lokal.

Lebih jauh, acara ini diharapkan dapat mendorong hilirisasi digital, yakni menjadikan hasil riset dan inovasi teknologi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan industri. Dengan cara ini, APJII berharap dapat meningkatkan potensi digital nasional.